Komisi II Setujui Anggaran KemenPAN RB dan BKN

12-09-2019 / KOMISI II
Komisi II DPR RI berfoto bersama dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara. Foto: Runi/rni

 

 

Komisi II DPR RI menyetujui Pagu anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) tahun 2020 sebesar Rp 304,310 miliar. Hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam rapat kerja terakhir Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB terkait fungsi anggaran DPR RI dalam periode 2014 – 2019 ini.

 

“Kami menyetujui Pagu Aanggaran KemenPAN RB tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp 304,310 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk Pagu Anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar Rp 19,075 miliar. Untuk selanjutnya ditetapkan sebagai alokasi anggaran  KemenPAN RB tahun 2020,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali saat memimpin rapat kerja dengan Menteri PAN RB, di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

 

Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KemenPAN RB sebesar Rp 100,316 miliar. Jumlah tersebut sudah termasuk tambahan anggaran untuk KASN sebesar Rp. 23,603 miliar. Komisi II DPR RI juga meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menyetujui, memenuhi dan memperjuangkan anggaran (Pagu definitive) KemenPAN RB tahun 2020 tersebut melalui pembahasan di Banggar DPR.

 

Selanjutnya Komisi II DPR RI juga menyetujui Pagu Anggaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2020 sebesar Rp 642,859 miliar. Serta menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh BKN sebesar Rp 123,026 miliar.

 

Sementara itu Menteri PAN RB Syafruddin berterimakasih sekaligus mengapresiasi yang tinggi kepada Komisi II DPR RI atas perhatian dan kerjasamanya, sekaligus dukungannya selama ini kepada Kementeriaan yang dipimpinnya. Baik itu terkait anggaran, maupun tugas-tugas lainnya dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ia berharap hal yang positif tersebut dapat terus berlangsung dengan baik di masa mendatang. (ayu/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...